| Yes. Gus Dur claimed him self back-up-ing Bibit and Chandra. How about you? Maybe i'm just an ordinary citizen, but i'm aware with this issue. Many people don't have any argue about this because they don't know about it, no, not at all. They close their eyes about their favorite president. It's true. Ugly truth. And people don't wanna know about it. "Jika ada yang hendak membubarkan KPK, saya menjadi orang pertama yang menentangnya" So ironic. Saya telah menulis di blog saya http://coffeewithstories.blogspot.com tentang perselisihan yang non perselisihan antara KPK vs Polri, dan nyatanya? Semakin banyak orang menyorotinya, Polri dan Presiden semakin mengelak "Tidak ada pergesekan antara polri dan KPK" RI-1 disebut-sebut dalam transkrip pembicaraan telepon yang disadap polri. Nama SBY pun terdengar beberapa kali dalam percakapan itu. Tapi seketika itu juga, pihak-pihak menyangkal dan membeberkan nama lain untuk mengelak bahwa nama yang disebut bukanlah presiden kalian tercinta. Welcome orba. |
Cicak versus buaya.
Hal itu santer terdengar beberapa minggu terakhir ini, KPK versus Polri menjadi perbincangan yang santer terdengar dimana-mana. Bahkan beberapa stasiun televisi membuat dialog khusus dengan berbagai pakar baik dari pengamat politik, ICW, Jaksa hingga kepolisian. Semua pihak saling mengungkapkan pendapat masing-masing, ada yang bertentangan, ada yang saling setuju namun yang perlu dilihat disini adalah, sebenarnya apa yang sedang terjadi hingga ada pihak-pihak yang mengganggu kestabilan NKRI.
KPK kini berada di ujung tanduk. Panglima pemberantasan korupsi di Indonesia ini sempat membuat siapapun yang terlibat korupsi bergidik. Karena lembaga ini tak segan-segan menangkap pelaku korupsi, tanpa kecuali. KPK dibentuk tahun 2003 dengan harapan mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Kemampuan KPK memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sempat diragukan banyak pihak. Maklum masalah korupsi di Indonesia sepertinya sudah mendarah daging. http://metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2009/09/16/90486/Nasib-KPK-Di-Ujung-Tanduk
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko mengatakan bahwa “Ini bagian serangan terhadap KPK.” Serangan terhadap KPK ini menurut Danang mulai terlihat dua bulan lalu saat 25 auditor BPKP ditarik dari KPK. Padahal KPK sedang butuh. Audit tersebut merupakan bentuk ketakutan para pejabat. Karena, kiprah KPK yang selama ini dianggap sukses menjerat para koruptor dinilai membahayakan. http://public.kompasiana.com/2009/06/26/sby-takut-kpk/
Apakah ini serangan? Apakah ini kriminalisasi terhadap pihak-pihak tertentu? Tentu saja hal ini masih sumir dan bias. Di saat orang nomor wahid KPK tengah meringkuk di hotel rodeo (saat ini telah menjadi mantan orang nomor wahid, karena kekuasaan telah berpindah tangan ke Tumpak Panggabean), serta dua pemimpin KPK lain terjerat kasus yang BAP-nya berubah-ubah, KPK masih harus terus mengusut berbagai kasus termasuk kasus bank Century yang telah berganti nama menjadi Mutiara Bank.
Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang timbul dari permasalahan KPK versus Polri ini.
1. Sebagai lembaga independen, KPK memiliki wewenang khusus bisa “memreteli” seluk-beluk pemerintahan Indonesia, termasuk DPR. Lalu, siapakah yang dapat mengerem laju buas KPK?
2. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Polri seakan-akan telah mendapat restu dari presiden. Yang harus dipertanyakan disini adalah, dibalik kampanye SBY yang mengagung-agungkan pemberantasan korupsi dan tercetak jelas penghormatan terhadap KPK, mengapa saat ini presiden bergeming untuk mengusut kasus ini secara tuntas dengan adil dan terbuka? Sumir dan bias, dakwaan terhadap Antasari Azhar dan kasus fiktif yang menimpa Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto dalam penyalahgunaan wewenang, menjadi hal penting yang patut di garis bawahi, mau dibawa kemana hukum di negeri ini?
3. Apakah ini permainan dari Polri? Ataukah permainan KPK yang tercium oleh Polri?
Hal itu santer terdengar beberapa minggu terakhir ini, KPK versus Polri menjadi perbincangan yang santer terdengar dimana-mana. Bahkan beberapa stasiun televisi membuat dialog khusus dengan berbagai pakar baik dari pengamat politik, ICW, Jaksa hingga kepolisian. Semua pihak saling mengungkapkan pendapat masing-masing, ada yang bertentangan, ada yang saling setuju namun yang perlu dilihat disini adalah, sebenarnya apa yang sedang terjadi hingga ada pihak-pihak yang mengganggu kestabilan NKRI.
KPK kini berada di ujung tanduk. Panglima pemberantasan korupsi di Indonesia ini sempat membuat siapapun yang terlibat korupsi bergidik. Karena lembaga ini tak segan-segan menangkap pelaku korupsi, tanpa kecuali. KPK dibentuk tahun 2003 dengan harapan mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Kemampuan KPK memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sempat diragukan banyak pihak. Maklum masalah korupsi di Indonesia sepertinya sudah mendarah daging. http://metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2009/09/16/90486/Nasib-KPK-Di-Ujung-Tanduk
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko mengatakan bahwa “Ini bagian serangan terhadap KPK.” Serangan terhadap KPK ini menurut Danang mulai terlihat dua bulan lalu saat 25 auditor BPKP ditarik dari KPK. Padahal KPK sedang butuh. Audit tersebut merupakan bentuk ketakutan para pejabat. Karena, kiprah KPK yang selama ini dianggap sukses menjerat para koruptor dinilai membahayakan. http://public.kompasiana.com/2009/06/26/sby-takut-kpk/
Apakah ini serangan? Apakah ini kriminalisasi terhadap pihak-pihak tertentu? Tentu saja hal ini masih sumir dan bias. Di saat orang nomor wahid KPK tengah meringkuk di hotel rodeo (saat ini telah menjadi mantan orang nomor wahid, karena kekuasaan telah berpindah tangan ke Tumpak Panggabean), serta dua pemimpin KPK lain terjerat kasus yang BAP-nya berubah-ubah, KPK masih harus terus mengusut berbagai kasus termasuk kasus bank Century yang telah berganti nama menjadi Mutiara Bank.
Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang timbul dari permasalahan KPK versus Polri ini.
1. Sebagai lembaga independen, KPK memiliki wewenang khusus bisa “memreteli” seluk-beluk pemerintahan Indonesia, termasuk DPR. Lalu, siapakah yang dapat mengerem laju buas KPK?
2. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Polri seakan-akan telah mendapat restu dari presiden. Yang harus dipertanyakan disini adalah, dibalik kampanye SBY yang mengagung-agungkan pemberantasan korupsi dan tercetak jelas penghormatan terhadap KPK, mengapa saat ini presiden bergeming untuk mengusut kasus ini secara tuntas dengan adil dan terbuka? Sumir dan bias, dakwaan terhadap Antasari Azhar dan kasus fiktif yang menimpa Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto dalam penyalahgunaan wewenang, menjadi hal penting yang patut di garis bawahi, mau dibawa kemana hukum di negeri ini?
3. Apakah ini permainan dari Polri? Ataukah permainan KPK yang tercium oleh Polri?
